Home » Uncategorized » SAH !! PEMERINTAH LARANG SELURUH KEGIATAN FPI

SAH !! PEMERINTAH LARANG SELURUH KEGIATAN FPI

Tribratanewsbangka.com, Sungailiat–
Pemerintah resmi melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Apabila masih ada kegiatan yang memakai simbol FPI, aparat penegak hukum akan mengambil langkah untuk menghentikannya.

Pengumuman pelarangan FPI ini disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (30/12/2020).

Mahfud didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G Plate, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kapolri Jenderal Idham Azis, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Berikut 7 poin SKB 6 Mentri terkait Pelarangan FPI 7  Ini Lah Isinya :

1. Menyatakan Front Pembela Islam Adalah Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang Undangan Sehingga Secara DE JURE Telah Bubar Sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

2. Front Pembela Islam Sebagai Organisasi Yang Secara DE JURE Telah Bubar Pada Kenyataannya Masih Terus Melakukan Berbagai Kegiatan Yang Mengganggu Ketenteraman – Ketertiban Umum Dan Bertentangan Dengan Hukum.

3. Melarang Dilakukannya Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Front Pembela Islam Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

4.  Apabila Terjadi  Pelanggaran Sebagaimana Diuraikan Dalam Diktum Ketiga Diatas , Aparat Hukum Akan Menghentikan Seluruh Kegiatan Yang Sedang Dilaksanakan Oleh Front Pembela Islam.

5. Meminta Kepada Masyarakat :

    A. Untuk Tidak Terpengaruh Dan Terlibat Dalam Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut Front Pembela Islam.

    B. Untuk Melaporkan Kepada Aparat Penegak Hukum Sebagai Kegiatan Penggunaan Simbol Dan Atribut  Front Pembela Islam.

6. Kementrian/Lembaga Yang Mendatangani Surat keputusan Bersama Ini Agar Melakukan Koordinasi Dan Mengambil Langkah- Langkah penegak Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan.

7. Keputusan Bersama Ini Dimulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarata Pada Tanggal 30 Desember 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*